Good News! Tarif PPh Badan Turun Menjadi 22%

Sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia merencanakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan (PPh Pasal 25) dari yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian menjadi 20%  mulai tahun pajak 2022. Namun penurunan tarif tersebut dipercepat pemberlakuannya karena terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020.

Latar Belakang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan 

Dasar hukum percepatan pemberlakuan turunnya tarif tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Di satu sisi Perppu tersebut mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dimana diharapkan kebijakan dan sistem keuangan dapat mendukung penanganan pandemi COVID-19. 

Di sisi lain, kebijakan dan sistem keuangan juga tetap siaga dalam menghadapi ancaman yang mungkin dapat membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan Indonesia. 

Walaupun kebijakan turunnya tarif PPh Badan sempat menjadi simpang siur, karena SPT online masih menggunakan tarif 25% sampai dengan bulan Maret 2020, namun kemudian DJP memberikan penegasan melalui  Siaran Pers DJP Nomor SP-18/2020 tertanggal 26 April 2020.

Dalam Siaran Pers tersebut ditegaskan kembali bahwa penyesuaian angsuran pajak untuk tahun pajak berjalan 2020 diberlakukan pada saat yang sama, yaitu mulai pada Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.

Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Perhitungan Pajak

Berikut adalah contoh perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 dari bulan ke bulan, sebagaimana diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tanggal 21 Maret 2020 sebagai berikut:

Kasus: PT. Abadih Makmur adalah Wajib Pajak Badan Umum yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu. Pembukuan PT. Abadih Makmur menggunakan tahun kalender. 

Informasi untuk Tahun Pajak 2019, adalah sebagai berikut:

Peredaran Bruto 52.000.000.000

Penghasilan Neto 6.600.000.000

Kompensasi Kerugian 1.500.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 pada Desember tahun sebelumnya 80.000.000

Tanggal Penyampaian SPT Tahun Pajak 2019 adalah 28 Maret 2020

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Cara Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2020

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2020:

a. Bulan Januari 2020 dan Februari 2020

Perhitungan angsuran PPh Badan di Januari 2020 dan Februari 2020 sama dengan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 yaitu Rp 80.000.000,00.

b. Bulan Maret 2020 

Perhitungan angsuran PPh Badan di Maret 2020 dihitung menggunakan tarif lama 25% dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 6.600.000.000

Kompensasi Kerugian 1.500.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000

PPh Terutang: 

(25% x PKP) = 25% x 5.100.000.000 1.275.000.000

Dikurangi: Kredit Pajak 75.000.000

Dasar Angsuran PPh Pasal 25 per tahun 1.200.000.000 

Angsuran PPh Pasal 25 = 1.200.000.000/12 100.000.000

c. Bulan April 2020 s.d Desember 2020 

Perhitungan angsuran PPh Badan di April 2020 s.d. Desember 2020 menggunakan tarif baru 22%. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto 6.600.000.000

Kompensasi Kerugian 1.500.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000

PPh Terutang: 

(22% x PKP) = 22% x 5.100.000.000 1.122.000.000

Dikurangi: Kredit Pajak 75.000.000

Dasar Angsuran PPh Pasal 25 1.047.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 = 1.047.000.000/12 87.250.000

Mudahnya Membuat Kode Billing Pajak

Pembangunan negara bersumber dari pemasukan negara dari berbagai bidang. Salah satu bidang yang memberikan kontribusi besar adalah dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak memiliki andil besar dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Kini, pembayaran bisa dilakukan dengan lebih mudah menggunakan Surat Setoran Elektronik atau SSE.

Sebenarnya penggunaan SSE ini telah digalakkan sejak tahun 2016, di mana Direktorat Jenderal Pajak secara resmi telah mengalihkan sistem pembayaran pajak manual dengan Surat Setoran Pajak ke sistem berbasis online yang di sebut SSE ini. Tentu, sistem ini memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin dan tepat waktu.

Apa itu SSE? Konversi SSP ke SSE

Sistem pembayaran pajak secara manual yang dilakukan sebelum tahun 2016 memang sudah terbilang optimal dan mendapatkan respon yang baik dari publik. Secara sederhana, proses yang dilakukan adalah wajib pajak akan membayarkan pajak yang menjadi kewajibannya, baik di bank atau melalui Kantor Pos, kemudian akan mendapatkan SSP sebagai bukti pembayaran.

Untuk merangkul wajib pajak pemula atau baru, sistem online ini kemudian diluncurkan. Wajib pajak generasi muda yang selalu bersinggungan dengan dunia internet, mendapat kemudahan dalam melaporkan pajaknya. Dengan begini, diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan pembayaran dan partisipasi pajak oleh wajib pajak.

Secara definitif, Surat Setoran Elektronik memiliki pengertian suatu sistem pembayaran pajak elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Artinya, wajib pajak yang akan membayar pajak dapat menggunakan SSE untuk mendapatkan kode billing, kemudian dapat membayar pajak secara online.

Kode billing sendiri berfungsi sebagai konfirmasi pada pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga pembayaran wajib pajak tidak akan keliru. Sebelum mendapatkan kode billing, wajib pajak harus melakukan serangkaian proses pada situs SSE yang disediakan aoleh Dirjen Pajak. Terdapat tiga situs berbeda yang bisa digunakan, dan ketiganya adalah sah.

Keuntungan Surat Setoran Elektronik

Tentu saja, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh wajib pajak dengan penggunaan sistem pembayaran pajak online ini. Berikut adalah tiga keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari Surat Setoran Elektronik.

1. Kemudahan Membayar Pajak

Keberadaan Surat Setoran Elektronik dari Dirjen Pajak, memungkinkan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang dimilikinya tanpa harus melakukan transaksi tatap muka, baik dengan petugas pajak atau teller bank. Artinya, wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya tanpa harus terbatas ruang dan waktu.

Tanpa harus antri di loket dan membawa setumpuk berkas, wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak melalui smartphone dengan internet banking. Cara lain adalah pembayaran melalui ATM, dan cukup dengan memasukkan kode billing yang telah didapatkan dari sistem online SSE.

2. Efisiensi Waktu dan Tenaga

Pembayaran pajak yang tadinya harus memakan waktu sedemikian lama, bisa diselesaikan dalam hitungan menit saja.  Penggunaan sistem online ini juga memungkinkan wajib pajak menyisihkan sedikit waktu dan tenaga saja untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap negara.

Jika memang memiliki waktu luang, wajib pajak bisa mendatangi bank atau kantor pajak. Proses yang dilakukan juga akan jauh lebih mudah dengan berbekal ID Billing yang telah dibuat pada layanan SSE. Cukup menunjukkan ID Billing pada petugas yang ada, dan data wajib pajak akan muncul ketika ID Billing tersebut dimasukkan. Data ini akan tersimpan pada database DJP sehingga tidak perlu memasukkannya berulang kali untuk transaksi selanjutnya.

3. Akurasi Sistem Mengurangi Resiko Salah Input Data

Penggunaan SSE untuk keperluan pembayaran pajak akan mengurangi resiko terjadinya kesalahan akibat faktor human error. Sistem yang disediakan SSE, akan memberikan keterangan jelas pada setiap masukan data yang harus dilakukan wajib pajak. Ada beberapa kolom yang akan terisi secara otomatis ketika wajib pajak mengisi kolom sebelumnya.

Hal ini karena sistem telah membaca data yang dimasukkan, sehingga isian selanjutnya dapat menyesuaikan. Tanpa mendiskreditkan kemampuan petugas pajak, sistem Surat Setoran Pajak dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, karena akurasi data yang tinggi memungkinkan proses transaksi semakin efisien dan tidak perlu mengulang.

Penggunaan sistem online ini tentu memerlukan pendaftaran dan proses awal yang harus dilakukan agar wajib pajak memiliki ‘identitas’ yang tersimpan ke dalam sistem database DJP.

Kode Erorr e-Faktur

Apa Itu Kode Error e-Faktur?

Pernahkah Anda menghadapi pesan kode error e-Faktur? Biasanya, pesan kode error ini muncul bersamaan dengan tidak lancarnya proses penggunaan aplikasi e-Faktur desktop.

Pesan kode error e-Faktur biasanya menggunakan bahasa komputer yang tentu berbeda dengan bahasa pajak. Anda akan dihadapkan dengan bahasa yang tak lazim tersebut saat bersentuhan dengan aplikasi e-Faktur dekstop.

Bahasa tersebut akan muncul di layar monitor Anda bersamaan dengan pesan dan kode error e-Faktur, atau Anda dapat melihatnya di dashboard faktur pajak keluaran dan masukan Anda. Contoh sederhananya seperti gambar berikut ini:

Bisa jadi Anda tidak mengerti dengan pasti maksud dari pesan di atas. Tapi, Anda tak perlu khawatir dan repot bertanya kepada tax expert arti dari pesan tersebut.

Di bawah ini, terdapat daftar kode e-Faktur error (ETAX, ETAX-SERVICE, ETAX-API) yang sering dialami PKP, lengkap dengan penyebab dan solusinya.

Kategori ETAX: Kode Error e-Faktur Versi 1.0

No.	Kode Error e-Faktur 1.0	Deskripsi Error e-Faktur	Penyebab	Solusi
1.	ETAX-10001	Error database	[1] File di dalam folder db corrupt atau hilang (misalnya: corrupt karena melakukan copy database saat aplikasi menyala).	[1] Pastikan dalam folder db > ETaxInvoice terdapat folder log, seg0 dan tmp serta file db.lck, README_DO_NOT_TOUCH_FILE, dan service.properties.
			[2] Di dalam folder db tidak terdapat folder ETaxInvoice atau terdapat folder selain folder ETaxInvoice yang bukan dibuat dari proses tambah database.	[2] Pastikan folder db berisi folder ETaxInvoice dengan isi folder sesuai pada nomor [1] dan tidak ada folder selain ETaxInvoice yang ditambahkan sendiri.
			[3] Versi aplikasi tidak sama dengan versi db.	[3] Jalankan aplikasi saat terhubung dengan internet untuk dapat melakukan update database aplikasi.
			[4] PC server PKP mati/ Database belum di-start sebagai server (dalam hal menggunakan konfigurasi network db).	[4] Pastikan PC server menyala dan aplikasi e-Faktur berjalan/lakukan start database sebagai server dari menu File > Administrasi Db dan tekan tombol Start Db Sebagai Server.
2.	ETAX-10002	Tidak dapat mengambil data
3.	ETAX-10003	Input ke database tidak berhasil. Cek kembali data yang akan diinput	Koneksi antara server dan client (network database) terputus.	Pastikan PC server dan client terkoneksi dengan baik, kemudian ulangi proses.
4.	ETAX-10004	Data tidak ditemukan
5.	ETAX-10005	Database tidak ditemukan	Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain folder DB terhapus, terkena virus yang menyebabkan aplikasi tidak menemukan posisi database e-Faktur.	Pastikan database e-Faktur terdapat dalam folder DB aplikasi.
6.	ETAX-10006	Tidak dapat start database sebagai network server	Port yang digunakan untuk koneksi database belum dibuka.	Pastikan port yang dipakai untuk koneksi database telah dibuka.
7.	ETAX-20001	NPWP tidak lengkap	[1] Merekam atau mengimpor referensi lawan transaksi dengan isian NPWP kurang dari 15 digit.	Isikan NPWP dengan benar, baik di form inputan maupun di file csv yang akan diimpor.
			[2] Merekam atau mengimpor faktur atau dokumen lain dengan isian NPWP lawan transaksi null atau kurang dari 15 digit.
8.	ETAX-20002	Nomor Faktur sudah terdaftar	Merekam/mengimpor faktur dengan nomor faktur yang sudah pernah diinput sebelumnya.	Gunakan nomor faktur lain yang belum digunakan.
9.	ETAX-20003	Nomor Faktur tidak ditemukan	[1] Meretur faktur eTax yang belum ter-approve.	[1] Cek kembali di range nomor faktur apakah nomor tersebut memang ada atau tidak.
			[2] Merekam/impor dokumen lain pengganti untuk dokumen lain yang belum pernah diinput ke database lokal.	[2] Periksa apakah nomor faktur tersebut pernah diinput di e-Faktur desktop Anda.
10.	ETAX-20004	Format Angka salah	Isian data tidak sesuai dengan format yang ditentukan.	[1] Isi kolom DPP, PPN, PPnBM, Harga, Jumlah Barang, Diskon dengan angka.
				[2] Jika ada nilai pecahan, gunakan: Karakter titik sebagai sebagai pemisah pecahan untuk karakter koma sebagai tanda pemisah pecahan untuk input dari interface.
11.	ETAX-20005	Format NPWP tidak sesuai	Isian data NPWP tidak sesuai dengan format dan/atau tidak sesuai dengan cek digit.	Isikan NPWP dengan angka 15 digit dan benar.
12.	ETAX-20006	Format tanggal salah	Isian data tanggal tidak sesuai dengan format yang ditentukan.	Isikan tanggal sesuai dengan format yang ditentukan yaitu tanggal/bulan/tahun.
13.	ETAX-20007	Nomor Faktur tidak lengkap	Format Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan format yang ditentukan.	Lakukan cek ulang atas Nomor Seri Faktur Pajak yang direkam pada referensi NSFP.
14.	ETAX-20008	Error Validasi	[1] Tidak mengisi kolom yang wajib diisi.	[1] Pastikan mengisi semua kolom yang wajib diisi.
			[2] Data inputan tidak sesuai dengan format yang ditentukan.	[2] Isikan data sesuai format pengisian.
15.	ETAX-20009	Lawan Transaksi terpakai sebagai referensi	Sudah jelas.	Periksa kembali data lawan transaksi Anda.
16.	ETAX-20010	Barang/Jasa terpakai sebagai referensi di Faktur	Sudah jelas.	Periksa kembali data barang/jasa Anda.
17.	ETAX-20011	Tidak dapat mengunggah faktur	Sudah jelas.	Coba unggah faktur lagi.
18.	ETAX-20012	NPWP terdaftar	Sudah jelas.	Periksa kembali data NPWP.
19.	ETAX-20013	Lawan Transaksi tidak lengkap	[1] Kolom pertama Baris LT pada file csv tidak memakai diisi LT.	Periksa file CSV, cek kolom dan isian data pada baris LT. Pastikan sesuai dengan skema impor dari DJP.
			[2] Kolom isian pada baris LT kurang atau format isi data nya tidak sesuai dengan skema impor.
20.	ETAX-20014	Nilai tidak boleh kosong	Field yang tertera pada pesan error belum diisi.	Pastikan data diisi dengan benar.
21.	ETAX-20015	Belum memasukkan pilihan	Mengklik tombol buka SPT tanpa memilih SPT yang akan dibuka.	Untuk membuka SPT, klik baris SPT yang akan dibuka kemudian tekan tombol Buka SPT untuk Diubah.
22.	ETAX-20016	Range nomor faktur sudah terdaftar	Menginputkan referensi range nomor faktur yang sama atau beririsan dengan salah satu range nomor faktur yang sudah direkam.	Periksa kembali range nomor faktur. Pastikan range yang akan direkam belum ada di daftar referensi range nomor faktur.
23.	ETAX-20017	Nomor Faktur tidak termasuk dalam rangeReferensi Nomor Faktur	Merekam atau mengimpor faktur keluaran dengan nomor yang tidak ada dalam range di referensi nomor faktur.	Periksa kembali nomor faktur yang digunakan dan pastikan nomor faktur tersebut berada dalam range di referensi nomor faktur.
24.	ETAX-20018	Range Nomor Faktur tidak tersedia, Daftarkan Referensi Nomor Faktur terlebih dahulu	[1] Belum menginputkan range nomor faktur.	[1] Inputkan range nomor faktur yang diperoleh dari KPP.
			[2] Nomor faktur yang terpakai sudah sampai ke range nomor terakhir yang ada.	[2] Dalam hal nomor merekam faktur dengan nomor yang terlewat dan masih di dalam range, klik OK pada Error dan lanjutkan rekam faktur dengan mengisi 8 digit nomor seri secara manual atau bisa dengan melakukan impor.
25.	ETAX-20019	Tidak bisa mengubah data. Data yang akan dihapus dipakai sebagai referensi	Menghapus data referensi lawan transaksi atau barang/jasa yang sudah pernah dipakai dalam pembuatan faktur pajak.	Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus.
26.	ETAX-20020	Kode Barang/Jasa sudah terdaftar tidak dapat memakai Kode yang sama	Merekam/Impor data barang dengan kode barang yang sudah ada di referensi barang/jasa.	Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus.
27.	ETAX-20021	Nama Barang/Jasa sudah terdaftar tidak dapat memakai Nama yang sama	Merekam/impor data barang dengan nama barang yang sudah ada di referensi barang/jasa.	Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus.
28.	ETAX-20022	Barang/jasa tidak lengkap	[1] Baris OF pada file csv tidak memakai flag OF.	Periksa file CSV, cek kolom dan isian data pada baris OF. Pastikan sesuai dengan skema impor dari DJP.
			[2] Kolom isian pada baris OF kurang atau format isi data nya tidak sesuai dengan skema impor.
29.	ETAX-20023	Format faktur salah	Format isian data csv yang diimpor tidak sesuai dengan sekma impor dari DJP.	[1] Periksa kembali file csv dan pastikan isian data telah sesuai dengan skema impor DJP.
				[2] Periksa karakter pemisah (delimiter) yang dipakai, pastikan karakter pemisah pada form Impor sama dengan karakter pemisah di file CSV.
30.	ETAX-20024	Masa Faktur tidak boleh kurang dari tanggal faktur	Merekam/impor faktur dengan isian masa kurang dari bulan tanggal faktur.	Pastikan masa pelaporan faktur keluaran pada form Input Faktur atau pada file csv impor diisi dengan benar.
31.	ETAX-20025	Masa Faktur melebihi batas ketentuan pelaporan Faktur Pajak	Merekam/Impor faktur pajak masukan dengan isian masa lapor lebih dari 3 bulan dari tanggal faktur.	Periksa masa pelaporan faktur masukan, pastikan masa lapor tidak lebih 3 bulan dari tanggal faktur.
32.	ETAX-20026	Flag Pengganti tidak sesuai format	Kolom fg_pengganti di skema impor diisi selain angka 0 dan 1	Isikan kolom fg_pengganti dengan: [1] 0 untuk faktur normal.
				[2]1 untuk faktur penganti.
33.	ETAX-20027	Tanggal Faktur Pengganti tidak boleh kurang dari Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pengganti kurang dari Tanggal Faktur Pajak yang diganti.	Tanggal Faktur Pajak Pengganti minimal sama dengan Tanggal Faktur Pajak yang diganti.
34.	ETAX-20028	Jumlah DPP, PPN, PPnBm Objek Faktur tidak sama dengan nilai Faktur	Nilai Jumlah DPP, PPN dan PPnBM pada baris FK tidak sama dengan total nilai DPP, PPN dan PPnBM pada baris OF.	Cek file CSV. Kolom Jumlah DPP/Jumlah PPN/Jumlah PPnBM baris FK nilainya harus sama dengan total nilai DPP/PPN/PPnBM pada baris Ofnya.
35.	ETAX-20029	Masa Faktur lebih besar dari tanggal ETAXReady, Faktur harus direkam dengan ETax Invoice	Merekam retur manual untuk Faktur Pajak Keluaran yang seharusnya sudah menggunakan e-Faktur.	Rekam Pajak Keluaran nya terlebih dahulu dan lakukan upload.
36.	ETAX-20030	Tanggal Retur tidak boleh lebih kecil dari tanggal Faktur	Menginput tanggal Retur lebih kecil dari tanggal faktur yang diretur.	Isikan tanggal retur lebih besar sama dengan tanggal faktur pajak yang diretur.
37.	ETAX-20031	Masa Retur tidak boleh lebih kecil dari tanggal Retur	Menginput masa Retur lebih kecil dari tanggal retur.	Isikan masa retur sama dengan bulan retur.
38.	ETAX-20032	Saldo DPP untuk retur kurang	Mengisi nilai DPP retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur.
39.	ETAX-20033	Saldo PPN untuk retur kurang	Mengisi nilai PPN retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur.
40.	ETAX-20034	Saldo PPnBm untuk retur kurang	Mengisi nilai PPnBM retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur.
41.	ETAX-20035	[1] Masa Faktur kurang dari tanggal ETAXReady, Faktur Non ETax	[1] Merekam/impor faktur dengan masa pelaporan sebelum ditetapkan sebegai pengguna e-Faktur.	[1] Cek tanggal faktur pajak. Faktur pajak dengan tanggal transaksi sebelum ditetapkan sebagai pengguna etax tidak bisa dibuat melalui aplikasi e-Faktur.
		[2] DPP tidak boleh lebih kecil dari 0	[2] Cukup jelas.	[2] Cukup jelas.
42.	ETAX-20036	[1] NPWP tidak terdaftar	Cukup jelas.	Cukup jelas.
		[2] PPN tidak boleh lebih kecil dari 0
43.	ETAX-20037	PPnBM tidak boleh lebih kecil dari 0	Cukup jelas.	Cukup jelas.
44.	ETAX-20038	Faktur Pajak Batal tidak ditemukan
45.	ETAX-20039	Tidak ditemukan faktur yang akan diganti	Salah mengisi Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti.	Pastikan kembali Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti.
46.	ETAX-20040	Faktur tidak dapat dibuat
47.	ETAX-20041	Nilai DPP tidak cukup
48.	ETAX-20042	Nilai PPN tidak cukup
49.	ETAX-20043	Nilai PPnBM tidak cukup
50.	ETAX-20044	SPT Kurang Bayar	[1] Membuat File CSV untuk SPT Kurang Bayar tanpa merekam SSP terlebih dahulu.	[1] Dalam hal SPT Kurang Bayar, rekam terlebih dahulu SSP nya.
51.	ETAX-20045	SPT Lebih Bayar
52.	ETAX-30001	Tidak dapat melakukan enkripsi / dekripsi
53.	ETAX-30002	Tidak dapat melakukan hashing	Sertifikat dipindah/hilang.	Pastikan file sertifikat ada dan tidak berpindah tempat penyimpanan. Dalam hal memindahkan sertifikat, setting kembali dari menu Administrasi Sertifikat.
54.	ETAX-30003	Library Sigar Error
55.	ETAX-30004	Error Upload Faktur
56.	ETAX-30005	Error objek mapping	Format isian data csv yang diimpor tidak sesuai dengan skema impor dari DJP.	Periksa kembali file csv dan pastikan isian data telah sesuai dengan skema impor DJP.
57.	ETAX-30006	File tidak ditemukan	File CSV yang akan diimpor tidak ada.	[1] Periksa kembali lokasi tempat file CSV yang akan diimpor telah sesuai dengan lokasi file CSV yang ada di form Impor.
				[2] Ulangi kembali proses impor dengan mengklik tombol Open dan arahkan ke folder file csv yang sebenarnya.
58.	ETAX-30007	File tidak dapat dibaca
59.	ETAX-30008	Algoritma Hash tidak ditemukan
60.	ETAX-30009	Report tidak dapat dibuat	Tidak dapat membuat file PDF.
61.	ETAX-30010	Disk I/O error
62.	ETAX-30011	Profile Belum Diregister	Belum melakukan update profile pada aplikasi e-Faktur.	Lakukan update profile pada menu update profile.
63.	ETAX-30022	File certificate belum tersedia. Pilih file certificate terlebih dahulu di Administrasi	Belum pernah mendaftarkan file certificate pada aplikasi e-Faktur.	Daftarkan file certificate yang dimiliki pada menu administrasi sertifikat.
64.	ETAX-30023	File Certificate tidak bisa di pakai	1] Format Certificate Salah.	Pastikan menggunakan file sertifikat digital yang telah diberikan oleh DJP.
			[2] File Certificate tidak ditemukan.
			[3] Certificate bukan milik user terdaftar.
			[4] Tidak ditemukan Certificate yang benar untuk user.
65.	ETAX-30024	Harga Barang/Jasa tidak boleh lebih kecil sama dengan 0	Cukup jelas.	Cukup jelas.
66.	ETAX-30025	Faktur sedang dalam proses upload ke DJP
67.	ETAX-30026	Faktur sudah diapproved oleh DJP
68.	ETAX-30027	Tanggal Faktur sebelum ETAX ready	Merekam / mengimpor data faktur pajak keluar dengan tanggal faktur sebelum PKP ditetapkan sebagai pengguna e-Faktur.	[1] Cek tanggal faktur pajak.
				[2] Faktur pajak dengan tanggal transaksi sebelum ditetapkan sebagai pengguna etax tidak bisa dibuat melalui aplikasi e-Faktur.
69.	ETAX-30028	Tanggal salah
70.	ETAX-30029	Nomor Faktur tidak benar	[1] Nomor faktur yang diinput tidak sesuai dengan tanggal faktur.	[1] Cek nomor faktur dan tanggal faktur. Faktur dengan nomor xxx-yy.xxxxxxxx hanya bisa dipakai untuk penyerahan di tahun yy.
			[2] Merekam/impor dokumen lain pengganti untuk dokumen lain yang belum direkam di aplikasi.	[2] Rekam/Impor terlebih dahulu dokumen lain yang akan diganti. Setelah itu, rekam/impor dokumen lain penggantinya.
71.	ETAX-30030	Nomor Retur sudah terdaftar	Nomor retur dan nomor faktur pajak yang diretur yang direkam/diimpor sudah ada di database.	Cek kembali data dokumen retur yang akan direkam. Pastikan nomor retur dan faktur pajaknya sudah benar dan belum pernah direkam/impor sebelumnya
72.	ETAX-30031	Dokumen Lain tidak lengkap	[1] Mengisi kolom DK_DM untuk dokumen lain dengan isian selain DK / DM.	Periksa file CSV, cek kolom dan isian datanya. Pastikan sesuai dengan skema impor dari DJP.
			[2] Kolom isian kurang atau format isi datanya tidak sesuai dengan skema impor dokumen lain
73.	ETAX-40001	Tidak dapat menghubungi E-TaxInvoice Server	Tidak terhubung dengan internet.	[1] Cek koneksi internet, pastikan PC terhubung dengan internet.
				[2] Apabila koneksi internet dengan proxy, pastikan sudah melakukan setting proxy aplikasi dengan benar di menu Referensi > Setting Aplikasi.
74.	ETAX-40002	Error di service	[1] Sertifikat digital rusak karena komputer terkena virus.	Unggah ulang sertifikat digital Anda pada menu Download Sertifikat Digital.
			[2] Sertifikat digital sudah habis masa berlakunya.
75.	ETAX-40003	Error di service session
76.	ETAX-40004	User tidak dapat mengakses service	Salah mengisi capctha, password ataupun passphrase.	[1] Pastikan sudah menginputkan password, captcha atau pun passphrase dengan benar.
				[2] Pastikan PC terhubung dengan koneksi internet.
77.	ETAX-40005	Error di service registrasi	Kesalahan memasukkan passphrase, kode aktivasi, password aktivasi.	Cek kembali data yang diinput dan pastikan huruf besar kecil telah sesuai.
78.	ETAX-40006	Error update	Gagal mengakses update di server e-Faktur.	Silakan update manual atau lakukan ketika jam tidak sibuk.
79.	ETAX-40007	URL tidak sesuai dengan format
80.	ETAX-40008	Versi aplikasi E-Faktur belum terupdate	Update aplikasi e-Faktur Dekstop Anda yang terbaru.
81.	ETAX-40009	Tidak dapat meload konfigurasi aplikasi
82.	ETAX-40010	Tidak dapat menyimpan konfigurasi aplikasi
83.	ETAX-40011	Tidak dapat melanjutkan
84.	ETAX-50001	Tidak dapat mendapatkan summary dokumen PK PM
85.	ETAX-50002	Tidak dapat membentuk SPT baru
86.	ETAX-50003	Tidak dapat membentuk SPT	Terdapat prosedur-prosedur yang belum dilakukan dalam proses membentuk SPT.	[1] Pastikan seluruh isian data di Induk dan Lampiran AB sudah diisi dan disimpan.
				[2] Dalam hal membuat SPT Pembetulan, pastikan SPT normal nya sudah dibuat.
87.	ETAX-50004	Tidak dapat membentuk file CSV	Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap (misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile.	Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profile PKP dengan lengkap.
88.	ETAX-50005	Tidak dapat membentuk file PDF	Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap (misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile.	Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profile PKP dengan len

Apa Itu e-BUPOT?

Ketika selesai melakukan pembayaran pajak, bukti potong pajak adalah salah satu elemen yang tidak terlepaskan.  Apabila saat metode pembayaran pajak manual Anda akan mendapat bukti potong fisik berupa kertas namun di era digital anda dapat membuat bukti potong lewat aplikasi e-Bupot. Apa yang dinamakan e-Bupot?

Menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP – 178/PJ/2017 Mengenai Penetapan 15 Wajib Pajak yang memiliki keharusan untuk membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. Dengan kata lain, e-Bupot adalah aplikasi yang disediakan DJP untuk digunakan dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Kewajiban penggunaan aplikasi ini sendiri dimulai sejak Masa Pajak September 2017 dan sampai saat ini penerapannya belum diberlakukan untuk semua Badan Usaha namun hanya Badan Usaha atau perusahaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh DJP. 

Jenis Bukti Pemotongan

1. Bukti Pemotongan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 adalah formulir atau dokumen yang  digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 23/26 sebagai bukti pemotongan yang dilakukan.

2. Bukti Pemotongan Pembetulan

Bukti Pemotongan Pembetulan adalah bukti potong untuk membetulkan kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.

3. Bukti Pemotongan Pembatalan

Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya misalnya karena Wajib Pajak ingin melakukan pembatalan transaksi.

Cara Membuat Bukti Potong Pajak Online

1. Wajib Pajak Badan dapat datang langsung ke KPP untuk meminta pembuatan Digital Certificate (DC). Digital Certificate adalah sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status. Nantinya KPP akan memberikan DC ke Wajib Pajak.

2. Jika sudah memiliki DC, Anda dapat membuka situs djponline.pajak.go.id di fitur e-Bupot PPh Pasal 23/26.

3. Setelah itu Anda tinggal membuat Bukti Pemotongan PPh 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26 lalu menyampaikan SPT Masa tersebut melalui fitur e-Bupot.

4. Setelah Anda melakukan submit SPT Masa PPh 23/26 maka Anda akan mendapatkan tanda terima SPT Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Demikian tahapan pembuatan bukti potong pajak online lewat fitur e-Bupot. Selain lebih mudah, fitur ini juga memberikan Anda kepastian hukum terkait status Bukti Pemotongan. Semoga saja pelayanan yang disediakan DJP ini dapat meningkatkan efisiensi bagi Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang wajib dimiliki setiap Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha sebagai sarana administrasi perpajakan serta identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan berbagai pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan lain sebagainya. Artikel ini akan membahas mengenai ketentuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak termasuk syarat dan dokumen apa sajakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak bisa dihapus atau dinonaktifkan apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, termasuk karena telah meninggal dunia, kembali ke negara asal selama-lamanya, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak istri yang ikut atau bergabung dengan suami.

Bagi Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak yang sudah tidak lagi memiliki usaha atau pekerjaan, lebih baik mengajukan permohonan pencabutan Kode NPWP. Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak ini diperlukan untuk menghindari penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak karena tidak melaporkan SPT. Denda administrasi karena tidak melaporkan SPT sebesar Rp.100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan bagi wajib pajak badan sebesar Rp.1.000.000.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ kuasa yang ditunjuk atau hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh Petugas Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak akan dihapuskan setelah dilakukan pemeriksaan lanjut terlebih dahulu oleh petugas pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak memang “layak” dicabut dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Siapa Saja yang dapat Mengajukan Penghapusan NPWP?

Permohonan penghapusan dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh wajib pajak ke kantor pajak akan dikabulkan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:

1. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak wanita kawin atau istri yang ikut suami digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak, apabila warisan sudah selesai dibagi harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
4. PNS/ TNI/ POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
5. Karyawan atau pegawai berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Mantan Bendahara Pemerintah atau Proyek.
7. Telah berpindah dan meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya.
8. Memiliki lebih dari 1 Kode NPWP, dihapuskan salah satu untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan sebagai sarana administratif perpajakan.
9. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi.
10. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT
11. Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
12. Wajib pajak tertentu selain Perseroan Terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak memiliki kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukan adanya kegiatan usaha.

Dokumen yang Wajib Disertakan

1. Wajib Pajak meninggal dunia: Surat keterangan kematian atau Akta Kematian dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
2. Telah meninggalkan Indonesia selamanya: Dokumen yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
3. Mantan Bendahara Pemerintah atau Proyek: Dokumen yang menyatakan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara pemerintah maupun proyek.
4. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP: Surat pernyataan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua Kartu NPWP yang dimiliki.
5. Wanita menikah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak: Fotokopi buku nikah/akte perkawinan dari catatan sipil dan surat pernyataan penggabungan pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan suami.
6. Wajib pajak badan: Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak badan telah berhenti atau dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan perpajakan.